Beranda Pendidikan Tuntut Biaya UKT, Mahasiswa UIN Banten Gelar Tenda dan Mogok Makan di...

Tuntut Biaya UKT, Mahasiswa UIN Banten Gelar Tenda dan Mogok Makan di Kampus

733
Mahasiswa UIN Banten melakukan aksi mogok makan di kampus mereka sebagai tuntutan agar biaya UKT dipotong hingga 50 persen, Rabu 3 Februari 2021.

SERANG.BCO.ID – Mahasiswa Universitas Islam Banten (UIN) Banten melakukan aksi kemping atau gelar tenda dan mogok makan di kampus mereka, Rabu 3 Februari 2021. Aksi ini sebagai bentuk sindiran mahasiswa kepada pihak rektorat agar menurunkan biaya uang kuliah tunggal (UKT). Mahasiswa menilai, di masa pandemi Covid-19 seperti sekarang ini untuk makan sehari-hari saja sulit, apalagi beban UKT yang dinilai memberatkan.

Korlap aksi tersebut, Syahrizal menjelaskan, mahasiswa menuntut pihak Rektor UIN Banten untuk bijaksana memberikan keringanan pembayaran UKT di masa Pandemi seperti saat ini. “Kami datang dan membuat barisan aksi massa ini menuntut keringanan UKT dengan regulasi yang tidak memberatkan mahasiswa dan disesuaikan dengan ketentuan, yaitu pemotongan UKT sebesar 50 persen (%) bagi mahasiswa UIN SMH Banten, pemotongan sebesar 100 persen bagi mahasiswa yang orang tua (walinya) di PHK atau dinyatakan positif COVID-19, meninggal dunia akibat Covid-19. Selain itu, penurunan Grade UKT satu tingkat dan membenahi siakad,” ujar Syahrizal, di sela aksi kepada BCO.

Sebelumnya, pihak kampus sudah memberikan keringanan UKT dengan besaran 15 persen dari biaya UKT mahasiswa. Selain itu juga bantuan subsidi kuota semester lalu yang dikeluarkan satu kali. “Seperti yang sudah dijanjikan pihak kampus tentang besaran subsidi kuota. Kami juga menuntut rektorat untuk memberikan subsidi kuota dengan besaran 14 GB per bulan dan 52GB per semester pada semester genap 2020/2021,” Syahrizal menjelaskan.

Sampai berita ini diterbitkan, mahasiswa UIN BANTEN masih melakukan aksi kemah perlawanan dengan mendirikan tenda di depan kampus. “Kami akan terus menyuarakan hak kami sampai rektorat menyetujui tuntutan kami. Sebab semua arahan Kementerian Agama, semua diserahkan kepada rektor masing-masing Kampus PTKIN Indonesia,” ujarnya. []