ucapan
Beranda Hukum Kriminal Ratu Atut Bebas Bersyarat, Dikenakan Wajib Lapor ke Balai Pemasyarakatan

Ratu Atut Bebas Bersyarat, Dikenakan Wajib Lapor ke Balai Pemasyarakatan

2581

SERANG.BCO.CO.ID – Mantan Gubernur Banten Ratu Atut Choisiyah memperoleh hak reintegrasi berupa pembebasan bersyarat (PB) dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Tengerang, Selasa, 6 September 2022. Hal tersebut diketahui sesuai rilis yang diterima BCO dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Kepala Divisi Pemasyarakatan Masjuno menyampaikan, pemberian pembebasan bersyarat kepada WBP (warga binaan pemasyarakatan) tindak pidana khusus di dasari pada UU No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, Permenkumham No. 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Permenkumham No. 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisu, Asimilasi, CMK, PB, CMB, dan CB.

Selain itu, petunjuk pelaksana pemenuhan hak bersyarat terhadap napi sesuai dengan UU No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan No. PAS-20.OT.02.02 Tahun 2022, juga menjadi dasar pemberian hak reintegrasi terhadap WBP.

“Sebanyak empat orang Warga Binaan Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tangerang dinyatakan bebas usai keempatnya memperoleh hak reintegrasi berupa pembebasan bersyarat. Keempatnya telah mendapatkan hak reintegrasi berupa pembebasan bersyarat sesuai dengan peraturan dan surat keputusan yang sudah disahkan. Kami berkomitmen untuk selalu bersinergi dari awal proses hingga akhir sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan,” kata Masjuno.

Keempat orang narapidana tersebut, lanjutnya, adalah Ratu Atut Choisiyah, Pinangki Sirna Malasari, Desi Arryani, dan Mirawati Basri.

“Pada prosesnya, Lapas Kelas IIA Tangerang telah melalui seluruh tahapan program reintegrasi berdasarkan Aturan dan SOP yang berlaku. Dimulai dari sidang TPP tingkat UPT bersama dengan PK Bapas dan dilanjutkan ke sidang TPP tingkat wilayah selanjutnya diusulkan kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan,” ujarnya.

Masjuno melanjutkan, TPP Tingkat Pusat di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan melaksanakan sidang terhadap usulan pembebasan bersyarat dan asimilasi kerja sosial narapidana.

“Semuanya dilaksanakan dalam kurun waktu yang sudah berjalan sebelumnya,” tandasnya.

“Keempat WBP tersebut telah memenuhi syarat administratif dan substantif. Selama menjalani pidana, mereka telah menjalankan hak dan kewajibannya dengan mengikuti pembinaan dan mentaati aturan yang ada di lapas,” tambahnya.

Kedepan, sambungnya, keempatnya akan tetap diwajibkan lapor kepada pihak Balai Pemasyarakatan sebagai administrasi dan untuk melakukan fungsi pengawasan dalam melaksanakan pembebasan bersyarat.

“Proses pengeluaran WBP berlangsung dengan baik. WBP juga diberi petunjuk pelaksanaan program PB agar tidak mengulangi perbuatan melanggar hukum dan mengimplementasikan hasil pembinaan yang diterima di Lapas,” pungkasnya. []

RADIO BCO