Beranda Parlementaria Galau Jelang Pilkades, Perangkat Desa Gruduk Gedung DPRD Kab Serang

Galau Jelang Pilkades, Perangkat Desa Gruduk Gedung DPRD Kab Serang

832

SERANG, BCO.CO.ID – Puluhan pengurus dan anggota Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Serang mendatangi kantor DPRD setempat, Kamis 21 Januari 2021. Mereka menyampaikan rasa khawatir terkait nasib perangkat desa menjelang Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak 2021 yang digelar dalam waktu dekat.

Kedatangan PPDI diterima oleh Ketua DPRD Bahrul Ulum, anggota Komisi III Mawardi, dan anggota Komisi I Ahmad Ajat.

”Ada seribuan perangkat desa yang merasa galau kepada kami terkait pasca-pilkades nanti. Sehingga PPDI perlu melakukan proteksi terhadap anggota. Jalan yang kita tempuh, selain regulasi tingkat nasional UU Nomor 6 tahun 2014, kemudian dijabarkan dalam Permendagri terkait kewenangan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa, tidak ada celah sedikit pun secara eksplisit bahwa kepala desa terpilih nanti bisa mengganti kita. Namun, karena ini komoditi politik, sehingga itu (pergantian perangkat desa-red) bisa terjadi. Sehingga PPDI perlu melakukan proteksi,” ujar Heri Susanto, Sekretaris PPDI Kab Serang, kepada BCO usai audiensi.

Untuk memproteksi agar kepala desa terpilih tidak mengganti perangkat desa di luar regulasi, kata Heri, pihaknya meminta kepada DPRD untuk membuat suatu regulasi sebagai penegas.

“Kemudian nomor induk perangkat desa (NIPD) perlu dikeluarkan, karena hal ini juga bisa menjadi proteksi bagi kawan kawan perangkat desa. Selanjutnya kami minta tunjangan purna tugas, karena khawatir ada pemecatan sepihak yang dilakukan oleh kades terpilih. Selain itu, tunjangan jaminan sosial, baik ketenagakerjaan, maupun kesehatan,” Heri membeberkan.

Ketua PPDI Kab Serang Hendra Saputra menambahkan, berdasarkan hasil audiensi, pihaknya setuju jika tahun ini DPRD melakukan revisi Perda tentang Desa. “Kami berharap tuntutan ini bisa dimasukan dalam revisi perda tersebut dan selesai sebelum pilkades digelar,” ujar Hendra.

Sementara itu, Ketua DPRD Kab Serang Bahrul Ulum mengaku menerima usulan tersebut sebagai bentuk aspirasi masyarakat. Namun demikian, pihaknya belum dapat memberikan jawaban, karena harus dibahas bersama seluruh anggota dewan, terutama komisi terkait. []