Beranda Hukum Kriminal Ditemukan Kerugian Negara di Setwan Banten, ALIPP Desak Penegak Hukum Serius

Ditemukan Kerugian Negara di Setwan Banten, ALIPP Desak Penegak Hukum Serius

328

SERANG.BCO.CO.ID – Direktur Eksekutif Aliansi Lembaga Independen Peduli Publik (ALIPP) Uday Suhada, meminta kepada penegak hukum agar serius dalam menyikapi kerugian negara yang ditemukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Sektetariat DPRD (Setwan) Banten.

“Sisa kerugian negara sebesar Rp.2,6 miliar dari total temuan BPK atas kegiatan di Subbag Humas Setwan Pemprov Banten sebesar Rp.6,8 miliar, seharusnya sudah disikapi serius oleh penegak hukum demi rasa keadilan,” kata Uday melalui keterangan tertulis, Kamis 3 Februari 2022.

Menurutnya, Kejati Banten seharusnya memberikan kejelasan hukum kepada masyarakat. “Karena sesungguhnya proses dimulainya penyidikan sudah dilaksanakan oleh Kejagung pada tahun 2019. Namun terhenti tanpa penjelasan kepada publik,” tandasnya.

Uday melihat, pejabat yang terlibat dalam kasus kerugian di Setwan, sudah melampaui batas toleransi. “Dan salah seorang diantara yang harus mengembalikan kerugian negara itu AH. Sesungguhnya yang bersangkutan bisa mencicilnya setelah menjabat sebagai Kepala UPTD Pendapatan di Balaraja,” ungkapnya.

Uday menambahkan, insentif pejabat di Badan Pendapatan itu sangat besar. “Jika memiliki niatan baik, AH sebenarnya bisa mencicil kerugian itu sebulan sedikitnya Rp.50 juta. Dia sudah lebih dari setahun menjabat di UPT Balaraja. Artinya, ada mens rea dari AH. Tidak ada itikad baik untuk mengembalikan sisa kerugian tersebut. Karena yang bersangkutan juga tahu, bahwa sertipikat yang dijaminkan olehnya sebagai pengganti sisa kerugian, nilainýa sulit ditaksir dan saya dengar nilainya pun masih jauh dari sisa yang harus segera diselesaikan,” jelasnya.

Dalam kasus kerugian Negara di Setwan, Uday juga melihat ada perlakuan khusus untuk AH dan kawan kawan dari Pemerintah Provinsi Banten dan Aparat Penegak Hukum (APH). Padahal, lanjutnya, penyidikan pertama sudah dilaksanakan oleh Kejagung, dan unsur mens area-nya sudah masuk.

“Artinya AH dan kawan kawan sengaja melawan hukum. Ketidakjelasan sanksi hukum ini kemudian memunculkan penerjemahan lain, bahwa hukum menjadi timpang akibat mungkin, karena salah satunya ada kedekatan,” katanya.

“Dua minggu atau berapapun batas waktu yang diberikan sesungguhnya tak ada makna apa-apa di mata saya. Apalagi Kajati sudah eksplisit nyatakan toleransi yang dimaksud, Jum’at yang lalu,” tutupnya. []

RADIO BCO