Beranda Hukum Kriminal Dana Hibah Ponpes dari Pemprov Banten Diduga Dikorupsi, ALIPP Lapor Kejati

Dana Hibah Ponpes dari Pemprov Banten Diduga Dikorupsi, ALIPP Lapor Kejati

665

SERANG, BCO.CO.ID – Aliansi Independen Peduli Publik (ALIPP) melaporkan adanya dugaan korupsi pada penyaluran bantuan Hibah dari Pemprov Banten untuk Pondok Pesantren (Ponpes), APBD 2018, 2020, dan 2021 ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten, Rabu 14 April 2021. Aroma korupsi ini tercium ALIPP dengan motif, yakni lembaga penerima fiktif dan terjadi pungutan liar (Pungli).

Direktur Eksekutif ALIPP Uday Suhada mengatakan bahwa pihaknya menemukan data pada APBD 2018 Pemprov Banten mengucurkan dana hibah untuk 3.364 Ponpes, masing-masing sebesar Rp20 juta, totalnya Rp66,280 miliar. Kemudian pada APBD 2020, Pemprov Banten kucurkan dana hibah lagi untuk 4.042 Ponpes, masing-masing sebesar Rp30 juta total Rp117,780 milyar.

Sedangkan pada APBD 2021, Pemprov Banten kemabali mengucurkan dana hibah untuk 3.364 Ponpes, masing-masing sebesar Rp40 juta. Totalnya mencapai Rp.161,680 milyar.Adapun total dana yang dihibahkan untuk Ponpes melalui Forum Silaturahmi Pondok Pesantren (FSPP) dalam tiga tahun APBD itu sebesar Rp.345,74 milyar.

“Hasil investigasi ALIPP menemukan data bahwa terdapat banyak lembaga penerima adalah fiktif dan jumlahnya juga rancu. Antara jumlah ponpes yang dibantu dikali besaran bantuan, angka totalnya beda. Nama ponpesnya ada, tapi tak ada wujudnya. Di satu kabupaten saja, ditemukan 46 lembaga Ponpes yang diduga fiktif. Demikian pula pengakuan sejumlah pimpinan Ponpes yang saat dilakukan konfirmasi, menyatakan tidak utuh menerima bantuan tersebut,” papar Uday Suhada.

Uday menyesalkan, hibah untuk pondok pesantren yang merupakan lembaga pendidikan agama semestinya menjadi tempat untuk menyiapkan generasi penerus yang berakhlaq mulia, terlepas dari praktek korupsi. Oleh sebab itu, ALIPP membawa persoalan ini ke Kejati Banten untuk melakukan tindakan hukum terhadap para terlapor yang diduga melakukan korupsi, baik oknum yang ada di tubuh Biro Kesra Pemprov Banten maupun oknum yang ada di pengurus Forum Silaturahmi Pondok Pesantren (FSPP) Provinsi Banten.

“Pondok pesantren tidak boleh dirusak oleh oknum yang ingin menjadikannya sebagai lahan untuk merampok. Sebab Ponpes adalah jalan Allah untuk menyiapkan generasi muda yang menjadi teladan,” pungkas Uday. []